Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah berteriak-teriak tentang penggunaan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melonjak empat kali lipat dibandingkan angka tahun lalu. Karena itu, pemerintah akan berusaha mengurangi penggunaan “BBM bersubsidi”. Artinya, masyarakat tidak bisa seenaknya lagi membeli Premium dan Solar yang sebetulnya juga sudah tidak murah lagi.

Media massa kemudian memperkuat teriakan-teriakan ini. Selama beberapa waktu, pemberitaan dan wacana pembatasan penggunaan “BBM bersubsidi” memenuhi media cetak, online, dan elektronik.

Namun, benarkah BBM saat ini masih disubsidi? Selama bertahun-tahun, ekonom senior, Doktor Kwik Kian Gie, mati-matian berusaha menjelaskan bahwa paradigma subsidi yang digunakan pemerintah saat ini terlalu berdasarkan pemikiran pasar bebas. Dalam pola pikir pemerintah sekarang, Premium dan Solar adalah “BBM bersubsidi” karena dijual di bawah harga pasar dunia. Baca Lanjutannya…

Dalam usia demokrasinya yang masih muda, Indonesia telah menciptakan sejumlah perubahan signifikan. Tiga belas tahun silam mungkin tidak pernah terbayangkan rakyat Indonesia dapat memilih presidennya secara langsung. Semasa Orde Baru berkuasa, dalam Pemilu rakyat hanya diperbolehkan memilih tiga gambar yang menyimbolkan dua partai politik dan satu golongan karya. Prosentase hasil pilihan itu akan mendudukkan 400 orang di kursi parlemen. Rakyat tidak tahu siapa yang akan didudukkan di 400 kursi itu. Kemudian, presiden berkuasa akan menunjuk 100 orang untuk mewakili militer dan kepolisian. 500 orang inilah yang disebut sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kemudian presiden berkuasa akan menunjuk lagi 500 orang sebagai wakil utusan golongan dan utusan daerah. Ditambah dengan 500 orang anggota DPR tadi, mereka disebut sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Seribu orang anggota MPR inilah yang kemudian berhak memilih presiden untuk masa jabatan selanjutnya.

Enam puluh persen anggota MPR ditunjuk oleh presiden yang berkuasa. Hanya 40 persen sisanya yang dipilih melalui Pemilu. Itupun bukan pemilu yang jujur dan adil. Jadi maklum saja kalau seorang presiden bisa terus-menerus terpilih kembali sampai tujuh kali. Baca Lanjutannya…